Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan anggaran sebesar Rp450 juta tidak hanya untuk membayar jasa cucian (laundry) pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Kaltim Astri Intan Nirwangi menyebut anggaran tersebut juga untuk kebutuhan operasional enam gedung besar, guest house VIP hingga fasilitas rumah jabatan.
Astri mengatakan polemik anggaran Rp450 juta untuk laundry pakaian gubernur dan wakil gubernur itu muncul karena publik hanya membaca judul item pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang dibaca orang kan cuma laundry pakaian kepala daerah Rp 450 juta. Padahal kalau dibuka rinciannya, itu bukan hanya pakaian. Di situ ada karpet, gorden, sprei, bed cover, cover meja jamuan, cover kursi jamuan dan perlengkapan operasional lainnya,” ujar Astri,saat konferensi pers di kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5), dikutip dari detikKalimantan.
Astri menjelaskan item belanja tersebut digunakan untuk menunjang operasional berbagai fasilitas milik Pemprov Kaltim yang dikelola Biro Umum. Terlebih sejak kebijakan efisiensi diterapkan, banyak kegiatan pemerintahan yang dipindahkan dari hotel ke kawasan rumah jabatan gubernur.
“Sekarang kegiatan OPD, kegiatan keagamaan, organisasi masyarakat, hampir semua banyak dilaksanakan di rumah jabatan dan gedung-gedung yang kami kelola. Jadi otomatis operasionalnya juga meningkat,” katanya.
Astri menyebut kawasan rumah jabatan gubernur bukan hanya satu bangunan rumah dinas. Di dalamnya terdapat pendopo, guest house, ruang VIP hingga musala yang hampir setiap hari dipakai masyarakat maupun tamu pemerintahan.
“Di musala itu setiap hari ada pengajian, majelis taklim, dipakai salat juga sama masyarakat dan ASN. Di situ ada mukena, sajadah, karpet yang rutin harus dicuci,” ujarnya.
Aktivitas di guest house dan ruang VIP juga disebut nyaris tidak pernah berhenti. Astri mengungkapkan sejumlah pejabat nasional hingga kepala daerah dari luar Kalimantan pernah menggunakan fasilitas tersebut.
“Guest house itu ada 10 kamar dan hampir tiap hari dipakai tamu. Menteri, gubernur, tamu pemerintah provinsi banyak yang transit atau menginap di sana,” tutur dia.
Astri bahkan menyebut hingga Mei 2026 realisasi anggaran laundry sudah mendekati 50 persen karena tingginya aktivitas di kawasan rumah jabatan.
“Dari Januari sampai sekarang tamu enggak berhenti-berhenti. Kemarin habis Musrenbang, ada kegiatan organisasi masyarakat lagi, jadi memang operasionalnya tinggi,” tambahnya.
Astri juga meluruskan anggapan bahwa pencucian karpet dan gorden seharusnya masuk dalam anggaran pemeliharaan. Menurutnya, pemeliharaan dan jasa laundry merupakan dua hal berbeda.
“Kalau rel gordennya rusak atau karpetnya sobek itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci ya masuk jasa laundry. Jadi memang beda pos anggarannya,” jelasnya.
Menurut Astri, seluruh rincian penggunaan anggaran sebenarnya sudah dicantumkan secara terbuka di SiRUP dan dapat diakses publik kapan saja.
“Di deskripsi pekerjaannya sudah dijelaskan semua. Jadi jangan cuma lihat judul sama angkanya saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal meminta publik membaca detail item pengadaan secara utuh sebelum menarik kesimpulan.
“Jangan baca judulnya aja terus lihat angkanya. Dibuka dulu rinciannya, dibaca baik-baik sampai bawah,” kata Faisal.
Ia memastikan seluruh pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim bersifat terbuka dan dapat dicek langsung melalui sistem online.
“Ini semua terbuka. Siapa saja bisa lihat dan baca sendiri detailnya,” ujarnya.
Baca berita selengkapnya di sini.
(fra/fra)
Add
as a preferred
source on Google
