Jakarta, CNN Indonesia —
Penyusutan kelas menengah di Indonesia dinilai bukan sekadar fenomena statistik, melainkan sinyal melemahnya fondasi ekonomi rumah tangga. Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan kerawanan sosial jika tidak segera diantisipasi pemerintah.
Berdasarkan laporan Mandiri Institute bertajuk ‘Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025’ yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut 1,2 juta jiwa dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa sepanjang tahun lalu.
Dengan angka penurunan ini, maka proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus dari posisi 17,1 persen pada 2024 sebelumnya menjadi 16,6 persen pada 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai penurunan kelas menengah terjadi seiring terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal.
“Faktanya memang kelas menengah kita turun terus setiap tahun, pembukaan lapangan kerja kita cukup terbatas dan yang terbuka pun lebih banyak di sektor informal,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat lapangan kerja yang tercipta pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 cukup besar sebanyak 1,99 juta. Namun, hanya sekitar 200 ribu di antaranya berasal dari sektor formal, sedangkan 1,66 juta lainnya merupakan pekerjaan informal.
“Kelas menengah itu kan identik dengan yang formal, sementara yang tumbuh justru sektor informal,” katanya.
Di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi di berbagai sektor. Ia menilai pemerintah belum optimal dalam mencegah PHK karena belum merealisasikan pembentukan satuan tugas khusus.
“Harusnya ada Satgas PHK seperti yang dijanjikan, untuk mencegah PHK sejak awal ketika perusahaan mengalami kesulitan,” imbuhnya.
Ia menilai intervensi pemerintah bisa dilakukan melalui dukungan fiskal maupun fasilitasi dengan kreditur. Sebab, minimnya perlindungan pekerja yang terdampak PHK masih menjadi sorotan karena banyak pekerja tidak mendapatkan hak kompensasi secara layak.
“Pesangon dan kompensasi PHK-nya banyak yang tidak dibayar, padahal itu penting untuk menjaga daya beli pekerja,” tegasnya.
Selain PHK, tekanan juga datang dari penurunan upah riil pekerja dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat terus tergerus oleh inflasi.
“Upah riil kita menurun, artinya kenaikan upah tidak mampu mengimbangi inflasi sehingga daya beli pekerja turun,” kata Timboel.
Menurutnya, penurunan daya beli kelas menengah dinilai berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sekitar 53 persen pertumbuhan ekonomi kita ditopang konsumsi rumah tangga, jadi kalau kelas menengah turun, konsumsi ikut turun,” terangnya.
Ia menilai solusi utama terletak pada peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan kerja formal. Hal ini harus didukung oleh perbaikan iklim investasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Pemerintah harus membuka lapangan kerja formal dan meningkatkan skill pekerja melalui pelatihan, reskilling, dan upskilling,” katanya.
Timboel juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja. Ia menyebut mayoritas atau sekitar 52 persen tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah sehingga menjadi tantangan besar ketika investasi masuk ke sektor padat teknologi.
Akibatnya, banyak peluang kerja justru diisi oleh tenaga kerja asing. Kondisi ini dinilai semakin mempersempit peluang bagi pekerja domestik.
“Investasi yang masuk sering kali lebih banyak menyerap tenaga kerja asing karena kita tidak siap dari sisi skill,” tambahnya.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Timboel menyebut kelompok usia 18-24 tahun menjadi yang paling rentan. Sebab, pengangguran tertinggi itu di usia muda sekitar 16-17 persen.
Ia menilai tingginya pengangguran muda dapat berujung pada peningkatan kerawanan sosial. Potensi tersebut muncul ketika kelompok usia produktif tidak mendapatkan akses pekerjaan.
“Kalau anak muda tidak punya pekerjaan, kecenderungannya lebih mudah terlibat dalam persoalan sosial,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjudin Noor Effendi yang melihat penurunan kelas menengah sebagai tanda melemahnya mobilitas sosial. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
“Penurunan kelas menengah itu penanda daya tahan ekonomi rumah tangga melemah dan mobilitas sosial tersendat, ini bisa menjadi potensi kerawanan sosial,” ujarnya.
Serangan Bertubi Hantam Kelas Menengah
Tadjudin mengugkapkan tren penurunan kelas menengah sudah dimulai sejak pandemi Covid-19. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan berhenti beroperasi dan memicu gelombang PHK.
Belum pulih dari pandemi, tekanan kembali datang akibat dinamika global seperti perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini turut memukul sektor usaha di dalam negeri.
“Perubahan global akibat perang juga berdampak pada perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta turut mempersempit peluang kerja. Beberapa sektor seperti media dan perhotelan bahkan mengalami tekanan berat.
“Kebijakan efisiensi membuat banyak orang kesulitan mencari kerja dan beberapa perusahaan tutup,” kata Tadjudin.
Ia menilai penurunan kelas menengah berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang melemah akan menahan laju ekonomi nasional.
“Kalau kelas menengah berkurang 1-2 juta rumah tangga, pertumbuhan ekonomi bisa turun 0,1 persen sampai 0,3 persen,” tuturnya.
Dampak berantai pun terjadi ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Investasi menurun, lapangan kerja menyempit, dan pengangguran meningkat.
Dalam kondisi tersebut, risiko sosial menjadi semakin tinggi, terutama di wilayah perkotaan. Tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian masyarakat mengambil jalan pintas.
“Kalau orang tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang, potensi kriminalitas dan kerawanan sosial akan meningkat,” terang Tadjudin.
Ia menilai situasi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Tanpa intervensi yang tepat, peningkatan kerawanan sosial bisa menjadi konsekuensi nyata dari penyusutan kelas menengah.
“Ini berbahaya terutama di kota besar, ketika orang tidak punya pekerjaan dan kebutuhan hidup terus meningkat,” pungkasnya.
(ldy/ins/bac)
Add
as a preferred
source on Google
