Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengakui sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia masih belum sempurna.
Walau mengakui terdapat ketidaksempurnaan dalam sistem, ia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara total.
“Kami menyadari bahwa sistem inti administrasi perpajakan kami memang belum sempurna, tetapi layanan kami betul-betul totalitas,” kata Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan jajaran DJP tetap memberikan pelayanan maksimal melalui kantor pelayanan pajak (KPP) dan kantor wilayah, bahkan hingga akhir pekan.
Menurut dia, layanan tetap berjalan meski karyawan DJP dalam skema kerja fleksibel contohnya seperti saat work from home (WFH).
“Anggota kami di seluruh KPP, di seluruh kanwil, di seluruh Indonesia melayani tanpa ada istirahat. Bahkan sampai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ketika work from home mereka tetap 50 persen kapasitas layanan dipertahankan,” ujarnya.
Selain itu, DJP juga melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak, khususnya korporasi yang membutuhkan pendampingan dalam proses pelaporan.
Bimo menuturkan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan wajib pajak mendapatkan bantuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya.
“Kami juga menjemput bola ke korporasi-korporasi yang memang kami deteksi membutuhkan asistensi,” ujar Bimo.
Di sisi lain, DJP memastikan keamanan data wajib pajak tetap terjaga di tengah ketidaksempurnaan sistem ini. Bimo menegaskan perlindungan data dilakukan melalui pengawasan berlapis oleh sejumlah lembaga terkait.
“Data wajib pajak sangat aman karena kami selalu diaudit oleh Badan Sandi dan Siber Negara terkait keamanan jaringan, juga oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait perlindungan data pribadi,” ujar Bimo.
“Termasuk juga stress test selalu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diminta untuk me-review sistem,” jelasnya.
(dhz/ins)
Add
as a preferred
source on Google
