Jakarta, CNN Indonesia —
Undang-undang baru Israel yang mengizinkan eksekusi hukuman mati bagi warga Palestina dikecam Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial.
Komite itu pun mendesak agar undang-undang tersebut dicabut. Dalam pernyataannya, Komite itu menyatakan undang-undang tersebut merupakan pengikisan hak asasi manusia (HAM) yang serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Undang-undang baru ini merupakan pukulan berat bagi hak asasi manusia, membatalkan moratorium de facto Israel yang telah lama berlaku terhadap eksekusi sejak tahun 1962 dan memperluas penggunaan hukuman mati,” demikian pernyataan komite itu dikutip dari AFP, Jumat (1/5).
Berdasarkan undang-undang baru yang disahkan oleh parlemen Israel pada Maret lalu, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang dihukum pengadilan militer Negara Yahui karena melakukan serangan mematikan yang diklasifikasikan sebagai “terorisme” akan menghadapi hukuman mati sebagai hukuman standar.
Undang-undang tersebut “secara de facto hanya berlaku untuk warga Palestina” dan menetapkan batas waktu 90 hari untuk eksekusi setelah putusan akhir dikeluarkan.
Lebih lanjut, Komite PBB tersebut menegaskan Israel harus memastikan bahwa semua warga Palestina yang ditahhan.
“Dijamin hak-hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, keamanan pribadi, perlindungan terhadap kekerasan atau cedera fisik, dan akses terhadap keadilan,” tegasnya.
Desak Israel setop praktik diskriminasi-segregasi
Komite tersebut juga menyerukan kepada Israel untuk ‘mengakhiri semua kebijakan dan praktik yang merupakan diskriminasi rasial dan segregasi terhadap warga Palestina’.
Komite tersebut pun meminta negara-negara lain di dunia harus, “memastikan bahwa sumber daya mereka tidak digunakan untuk menegakkan atau mendukung kebijakan dan praktik diskriminatif terhadap warga Palestina yang tinggal di Wilayah Palestina yang Diduduki”.
Komite yang terdiri dari 18 pakar independen ini memantau kepatuhan terhadap Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial oleh 182 negara anggotanya. Israel meratifikasi konvensi tersebut pada 1979 silam.
Berdasarkan konvensi tersebut, yang mulai berlaku pada tahun 1969, negara-negara harus menghilangkan diskriminasi rasial, memberantas praktik segregasi, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis.
Israel hanya menerapkan hukuman mati dua kali: pada tahun 1948, tak lama setelah berdirinya negara itu, terhadap seorang kapten militer yang dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, dan kemudian pada tahun 1962, ketika penjahat perang Nazi Adolf Eichmann digantung.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967 dan kekerasan di wilayah tersebut meningkat tajam sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Negara Zionis yang memicu perang Gaza.
(afp/kid)
Add
as a preferred
source on Google
