Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Malaysia meminta seluruh kementerian lembaga hingga badan federal untuk memangkas anggaran operasional 2026. Kebijakan ini sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global.
Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga Negeri Jiran dari kenaikan biaya hidup akibat perang, mengutip Channel News Asia pada Kamis (30/4).
“Lonjakan tajam harga energi akibat konflik telah berdampak langsung pada biaya hidup dan meningkatkan tagihan subsidi pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Malaysia Johan Mahmood Merican dalam dokumen internal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johan mengungkapkan biaya subsidi diperkirakan mencapai 58,4 miliar ringgit (US$14,79 miliar) atau setara Rp256,38 triliun (kurs Rp17.335) tahun ini.
Perkiraan angka itu jauh melampaui alokasi awal sebesar 15 miliar ringgit atau setara Rp65,57 triliun (kurs Rp4.371 per ringgit) yang direncanakan untuk 2026.
Kementerian Keuangan Malaysia mencatat biaya subsidi energi kini mencapai sekitar 7 miliar ringgit atau setara Rp30,59 triliun per bulan. Angka ini meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan sebelum konflik pecah pada akhir Februari 2026.
Pemerintah pun meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang belanja operasional mereka. Proposal pemangkasan anggaran diminta diserahkan paling lambat 15 Mei mendatang.
Sejumlah langkah penghematan telah diusulkan dalam kebijakan tersebut. Di antaranya pembatasan gaji dan tunjangan untuk posisi kosong, pemangkasan 10 persen belanja barang dan jasa, serta pengurangan 20 persen anggaran bagi badan hukum dan perusahaan milik negara.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil, membenarkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi. Ia menegaskan pemerintah belum berencana mengajukan ulang anggaran 2026 ke parlemen.
“Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk merampingkan program dan implementasinya, seiring Malaysia menghadapi tantangan dari krisis pasokan global,” ujar Fahmi dalam konferensi pers.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memastikan pasokan energi domestik masih aman dalam jangka pendek. Perusahaan minyak nasional Petronas disebut menjamin ketersediaan energi untuk Mei dan Juni.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai lonjakan harga bahan bakar. Kenaikan harga minyak bumi dan diesel dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara.
(ldy/ins)
Add
as a preferred
source on Google
