\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo<\/span><\/a><\/strong><\/span>\u00a0memerintahkan seluruh jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kelompok rentan.<\/p>\n Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) reskrim di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7\/5).<\/p>\n Ia juga memerintahkan agar setiap anggota di wilayah dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum kepada masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n “Ini menunjukkan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan penegakan hukum yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga memberikan rasa aman dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” kata Sigit.<\/p>\n Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan Rakernis tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di tengah tantangan kejahatan yang semakin kompleks.<\/p>\n Menurutnya saat ini penguatan SDM harus terus dibarengi dengan peningkatan kolaborasi dan sinergi antaraparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai kebijakan pemerintah.<\/p>\n “Rakernis kali ini adalah bagian dari upaya dari Bareskrim dan jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dengan penguatan kualitas dan kemampuan SDM,” tuturnya.<\/p>\n Sigit menambahkan situasi global saat ini juga turut memunculkan celah-celah kejahatan baru yang harus diantisipasi bersama.<\/p>\n Di sisi lain, Kapolri juga menyoroti perkembangan kejahatan transnasional yang terus mencari modus operandi baru lewat perkembangan teknologi digital.<\/p>\n “Kita menghadapi situasi global yang juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama,” jelasnya.<\/p>\n Terakhir, Sigit menyinggung keberadaan KUHP dan KUHAP baru yang dinilai membutuhkan penyesuaian paradigma penegakan hukum, termasuk penerapan restorative justice.<\/p>\n “Paradigma KUHP dan KUHAP yang baru yang tentunya banyak memberikan ruang keadilan restoratif di semua tingkatan, tidak hanya sekedar atributif, dan semuanya ini tentunya perlu dipahami oleh seluruh anggota,” jelasnya.<\/p>\n Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang turut hadir dalam Rakernis tersebut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat keamanan ruang digital.<\/p>\n Menurutnya, kerja sama antara Komdigi dan Polri sangat membantu dalam menghadapi berbagai kejahatan berbasis digital.<\/p>\n Ia menyebut berbagai bentuk kejahatan saat ini semakin banyak memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, sehingga dibutuhkan terobosan baru dalam penanganannya.<\/p>\n Ke depan, kata Meutya, pemerintah berharap kerja sama lintas lembaga semakin diperkuat, terutama dalam menangani judi online, penipuan digital, serta kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan.<\/p>\n “Kita harapkan kerja sama dalam program-program yang menjadi atensi Bapak Presiden, termasuk di antaranya judi online, kemudian scam, dan kejahatan-kejahatan lain apalagi yang menyasar anak-anak dan kaum rentan,” tutupnya.<\/p>\n (fra\/tfq\/fra)<\/strong>
\n<\/p>\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
\n<\/center><\/p>\n
\n
\n