\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Bangkok<\/span><\/a><\/strong><\/span>, Thailand, mulai mengancam keberlangsungan budaya kuliner<\/strong> <\/span><\/a><\/span>jalanan yang selama ini menjadi ciri khas kota tersebut.<\/p>\n Melansir AFP, aroma bawang putih, cabai, hingga daging panggang masih memenuhi sudut-sudut jalan Bangkok. Namun, aturan yang lebih ketat dari pemerintah kota membuat banyak pedagang menghadapi ketidakpastian.<\/p>\n
<\/p>\n Pemerintah Bangkok dalam beberapa tahun terakhir berupaya menata trotoar dan memindahkan pedagang dari pinggir jalan ke lokasi khusus seperti pusat jajanan atau hawker centre.<\/p>\n “Saya khawatir karena kami berjualan di sini secara ilegal,” ujar pedagang kue beras goreng, Looknam Sinwirakit.<\/p>\n <\/p>\n Pedagang berusia 45 tahun itu mengaku pernah didenda 1.000 baht karena berjualan di kawasan Chinatown. Meski demikian, ia tetap bertahan karena lokasi tersebut ramai pembeli.<\/p>\n “Pedagang butuh mencari nafkah. Tidak adil jika kami langsung diusir, tapi kalau diminta pergi ya kami harus,” ujarnya.<\/p>\n Kekhawatiran serupa disampaikan penjual durian, Wong Jaidee, yang telah berdagang lebih dari dua dekade.<\/p>\n “Saya tidak punya rencana cadangan. Bangkok kota mahal dan kami mungkin tidak mampu bertahan,” kata pria 56 tahun itu.<\/p>\n Data Pemerintah Metropolitan Bangkok (BMA) mencatat jumlah pedagang keliling di kota itu turun lebih dari 60 persen sejak 2022, atau berkurang sekitar 10 ribu pedagang.<\/p>\n Sebagian pedagang dipindahkan ke pusat jajanan, sementara lainnya terpaksa menutup usaha karena aturan ketat atau bisnis yang tak lagi menguntungkan.<\/p>\n Pejabat BMA, Kunanop Lertpraiwan, mengatakan penertiban difokuskan pada kawasan padat pejalan kaki di jalan utama, sementara area tertentu seperti kawasan wisata masih diberi kelonggaran.<\/p>\n “Kami memberi mereka waktu dan berkomunikasi dengan jelas,” kata Kunanop.<\/p>\n “Bukan berarti mereka harus pindah besok,” tambahnya.<\/p>\n Pemerintah kota juga mendorong pedagang untuk menempati pusat jajanan resmi. Salah satunya yang baru dibuka pada April di dekat Taman Lumphini, yang kini menampung belasan pedagang dengan biaya sewa sekitar 60 baht per hari.<\/p>\n Sejumlah pedagang menilai relokasi membawa manfaat. Panissara Piyasomroj, yang sebelumnya berjualan mi di sekitar taman sejak 2004, mengaku kondisi tempat baru lebih baik.<\/p>\n “Usaha saya sekarang terasa meningkat dan terlihat lebih bersih,” ujarnya.<\/p>\n Namun, tidak semua pedagang merasa nyaman untuk pindah. Thitisakulthip Sang-uamsap (67) yang telah berjualan lebih dari 40 tahun, khawatir harus meninggalkan lokasi lamanya.<\/p>\n “Saya tinggal di sekitar sini. Kalau harus pindah, saya tidak akan nyaman,” ujarnya.<\/p>\n Di sisi lain, wisatawan menilai kuliner jalanan merupakan bagian penting dari daya tarik Bangkok. Turis asal Jerman, Oliver Peter, mengatakan pengalaman menikmati makanan di pinggir jalan sulit tergantikan.<\/p>\n “Akan sangat disayangkan jika itu hilang. Ini bagian dari budaya,” ujarnya.<\/p>\n Pengetatan aturan ini pun memunculkan dilema antara penataan kota dan pelestarian identitas kuliner jalanan yang telah lama melekat pada Bangkok.<\/p>\n (lau\/dmi)<\/strong>
\n<\/p>\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\n
\n
\n