\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Menteri Lingkungan Hidup\/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur<\/span><\/a>\u00a0Hidayat<\/strong><\/span> mengungkap pesan Presiden RI\u00a0Prabowo Subianto saat memintanya\u00a0masuk ke dalam kabinet pemerintahannya.<\/p>\n Ia menyebut pesan pertama yang disampaikan adalah larangan untuk melakukan korupsi selama menjabat. Hal yang kedua adalah urus segera soal tata kelola sampah di Indonesia.<\/p>\n “Yang pasti ya, jangan korupsi! Itu pasti. Itu yang paling awal. Enggak boleh korupsi,” kata Jumhur di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2\/5).<\/p>\n
<\/p>\n Selain itu, Jumhur mengungkap Prabowo juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan sampah yang menjadi isu mendesak di berbagai daerah.<\/p>\n Ia menjelaskan salah satu solusi yang didorong adalah pengolahan sampah menjadi energi ( waste to energy<\/em>\/WTE). Namun, menurutnya, tidak semua daerah menggunakan pendekatan tersebut.<\/p>\n Jumhur mencontohkan kunjungannya ke Banyumas\u00a0di Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Prabowo. Daerah itu disebut mampu menerapkan teknologi memproduksi bahan bakar alternatif\u00a0dari pengolahan sampah (Refuse Derived Fuel\/<\/em>RDF), bukan WTE.<\/p>\n Menurut dia, teknologi WTE umumnya membutuhkan investasi besar hingga triliunan rupiah dan baru akan dikembangkan di sekitar 36 wilayah aglomerasi.<\/p>\n Sementara itu, daerah lain tetap perlu solusi jangka pendek tanpa harus menunggu proyek besar tersebut rampung.<\/p>\n “Itu (WtE) bisa jadi baru selesai 2-3 tahun gitu kan. Masa kita mau nunggu? Kalau kita ternyata bisa ada cara yang lebih untuk menanti itu, kenapa tidak kita welcome? Kita enggak menunggu itu,” ujar Jumhur.<\/p>\n Di sisi lain, Jumhur juga menyinggung posisinya yang masih aktif sebagai ketua umum di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI).<\/p>\n Ia memastikan tidak ada konflik kepentingan karena aktivitas tersebut dilakukan di luar jam kerja sebagai menteri.<\/p>\n “Masih dong (jadi ketua umum KSPSI). Itu kan enggak ada urusan, itu kan civil society<\/em>. Pergerakan. Enggak ada conflict of interest<\/em>. Itu kan organisasi kayak ketua RW. Enggak apa-apa juga jadi menteri,” ucap Jumhur.<\/p>\n “(Fokus) saya 100 persen di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya enggak boleh diganggu di jam kerja dan hari kerja, tapi di luar kerja itu hak saya mau ngapain saja boleh,” jelasnya.<\/p>\n Presiden Prabowo Subianto melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) pada Senin (27\/4). Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang kini ditugaskan Prabowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.<\/p>\n (dhz\/kid)<\/strong>
\n<\/p>\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
\n<\/center><\/p>\nMasih menjabat di serikat buruh<\/h2>\n
\n
\n