[Gambas:Video CNN]<\/a><\/p>\nMassa akan mengawali pergerakan dengan melaksanakan ibadah salat Jumat di tiga titik utama, yakni Masjid Al-Akbar, Masjid Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo. Sebagian massa lainnya direncanakan menunaikan salat di sepanjang Jalan Pahlawan.<\/p>\n
Setelah itu, rombongan akan berkumpul di depan BG Junction Mall sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur yang ditargetkan tiba pada pukul 15.00 WIB.<\/p>\n
Aksi May Day kali ini tidak hanya sekadar seremonial tahunan, melainkan menjadi panggung bagi buruh untuk menagih janji Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianggap masih menggantung sejak tahun lalu.<\/p>\n
Isu-isu krusial, seperti pengawasan praktik outsourcing, pengadaan perumahan murah bagi buruh, hingga kepastian jaminan pesangon menjadi poin utama yang ditekan.<\/p>\n
“Aksi May Day 2026 ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan buruh Jawa Timur untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi seluruh pekerja,” tegas Nuruddin.<\/p>\n
Ia pun menekankan bahwa pemerintah harus segera bertindak nyata, tidak hanya berhenti pada janji manis, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada nasib pekerja.<\/p>\n
Berikut tuntutan buruh baik di tingkat nasional maupun daerah dalam aksi di Surabaya.\u00a0<\/h2>\nTuntutan Nasional<\/h3>\n 1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSP-PB.<\/p>\n
2. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).<\/p>\n
3. Hentikan ancaman PHK akibat dampak perang global.<\/p>\n
4. Reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta menaikkan PTKP.<\/p>\n
5. Berantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.<\/p>\n
6. Segera ratifikasi Konvensi ILO 190.<\/p>\n
7. Berikan perlindungan bagi pekerja digital platform.<\/p>\n
8. Tingkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.<\/p>\n
9. Jamin akses layanan kesehatan bagi peserta PPU BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja.<\/p>\n
10. Potongan tarif ojol maksimal 10 persen.\u00a0<\/p>\n
Tuntutan Jatim<\/h3>\n 11. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait revisi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan.<\/p>\n
12. Evaluasi sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja.<\/p>\n
13. Penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.<\/p>\n
14. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon.<\/p>\n
15. Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing.<\/p>\n
16. Penegakan kebijakan UMK dan UMSK.<\/p>\n
17. Pembentukan Satgas Pencegahan PHK.<\/p>\n
18. Kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.<\/p>\n
19. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.<\/p>\n
20. Peningkatan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi.<\/p>\n
21. Kajian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.<\/p>\n
(frd\/chri)<\/strong>\n \n \n \n \n \n \n \n <\/g>\n <\/svg> Add \n \n <\/svg>
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n