Jakarta, CNN Indonesia —
Titik aksi perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 akan terbagi lokasi di Jakarta akan terbagi menjadi dua.
Lokasi pertama akan terletak di Monumen Nasional (Monas), sedangkan lokasi kedua akan berada di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI. Aksi di Monas dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Insya Allah diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan dilaksanakan di Monumen Nasional,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Lingkungan Hidup yang juga tokoh buruh Jumhur Hidayat menyebut akan ada sekitar 300 ribu buruh akan menghadiri apel May Day di Monas pada 1 Mei 2026.
Jumhur juga mengaku akan datang ke sana dengan menaiki sepeda motor. Ia berencana hadir bersama sekitar 40 ribu buruh asal Jakarta dengan menaiki motor.
“Kaum buruh, 300 ribu ya, akan bersama-sama kita apel di Monas,” kata Jumhur di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4).
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan KSPI akan mengerahkan sekitar 50 ribu massa ke Monas.
Said Iqbal menyampaikan massa dari KSPI akan merayakan May Day bersama Prabowo di Monas. Sementara itu, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menolak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas. KASBI memilih menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.
Ketum Konfederasi KASBI, Sunarno memperkirakan akan ada 10 ribu massa aksi yang turun ke depan Gedung DPR RI nanti.
“Bahwa kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang,” ujar Sunarno dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).
Sunarno menyatakan mereka memilih jalan yang berbeda karena menilai perayaan May Day Fiesta di Monas sarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan. Ia menyatakan kondisi perburuhan di Indonesia secara riil masih sangat memprihatinkan hari ini.
“Di mana jaminan kepastian kerja atau status hubungan kerja buruh justru masuk dalam skema labour market flexibility, yaitu sistem kerja yang memberikan kelonggaran atas pemenuhan hak-hak normatif kaum buruh, atau sistem kerja yang mengarah pada informalisasi tenaga kerja,” ujar dia.
Ia pun menyatakan kondisi itu membuat buruh kian sulit mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Lebih lagi, hal itu diperkuat dengan regulasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.
Sunarno menekankan May Day sejatinya bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja.
“Gerakan buruh sejati harus mandiri dan tidak ‘dijinakkan’ oleh kepentingan modal atau kekuasaan politik yang merugikan buruh,” ujarnya.
(mnf/dal)
Add
as a preferred
source on Google
